TempoJambi.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi pada Jumat (29/11) telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi untuk tahun 2025 dengan total anggaran sebesar Rp4,575 triliun.
Rapat paripurna penetapan APBD ini dipimpin oleh Ketua DPRD Jambi, M. Hafiz, dan didampingi oleh Wakil Ketua Ivan Wirata serta Faizal Riza. Gubernur Jambi, Al Haris, turut hadir dalam rapat tersebut.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz, menyatakan bahwa hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi menetapkan APBD 2025 sebesar Rp4.575.870.566.874. Total belanja ditetapkan sebesar Rp4.625.723.464.795, sehingga terjadi defisit sebesar Rp49.852.897.921.
Kekalahan Masnah-Zulkifli di Pilkada Muaro Jambi: Kader PAN Diduga Membelot
“Dengan penetapan ini, kami berharap implementasi APBD dapat berjalan sesuai peraturan yang berlaku dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujar Hafiz.
Hafiz juga menambahkan bahwa penetapan APBD ini merupakan awal dari pekerjaan yang sesungguhnya, dan seluruh anggota DPRD Jambi harus mengawal setiap kegiatan yang telah dibahas bersama Pemprov Jambi.
“Kami dan Pemprov Jambi menunggu hasil evaluasi dari Kemendagri,” katanya.
Fauzi Ansori, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Jambi, meminta Pemerintah Provinsi Jambi untuk melaksanakan program dan kegiatan APBD 2025 berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan keberlanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan oleh APIP terhadap jalannya program prioritas untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) kepala daerah dan perangkat daerah serta keselarasan dengan RKPD TA 2025 dan implementasi RPJMD.
Lima TPS di Sungai Penuh Terancam PSU, Pelaku Pembakaran Kotak Suara Menyerahkan Diri
Selain itu, Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi meminta Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengoptimalkan berbagai komponen dan potensi pendapatan, terutama dari sektor pajak dan pemanfaatan aset daerah.
“Terkait aset-aset milik Pemerintah Provinsi Jambi yang selama ini pengelolaannya kurang maksimal, kami meminta agar aset-aset tersebut dikelola dengan tepat karena dapat menjadi sumber pendapatan,” jelas Fauzi.