JAMBI — Komisi II DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi strategis ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Kamis (2/4/2026).
Kunjungan ini difokuskan pada upaya penguatan sarana dan prasarana UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kuala Tungkal guna mendorong sistem bisnis perikanan yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menegaskan bahwa pelabuhan perikanan dengan dukungan fasilitas memadai menjadi kunci peningkatan kesejahteraan nelayan sekaligus penggerak ekonomi daerah.
“Pelabuhan perikanan bukan hanya tempat sandar kapal, tetapi pusat aktivitas ekonomi, mulai dari pendaratan hingga pemasaran hasil tangkapan. Jika sarprasnya lengkap, nilai jual ikan akan meningkat dan kesejahteraan nelayan ikut terdongkrak,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Komisi II menyoroti sejumlah kebutuhan mendesak di PPP Kuala Tungkal, di antaranya peningkatan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI), penyediaan air bersih, instalasi listrik, serta pembangunan cold storage untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.
Selain itu, optimalisasi dermaga dan kolam pelabuhan juga dinilai penting agar aktivitas bongkar muat kapal nelayan berjalan lebih cepat dan efisien.
Ivan Wirata menambahkan, sistem distribusi dan pemasaran perlu diperkuat melalui tata kelola TPI yang transparan dan terintegrasi dengan industri perikanan, sehingga mampu mempercepat alur distribusi ikan ke pasar domestik maupun industri pengolahan.
“Jika distribusi lancar dan harga transparan, nelayan tidak dirugikan. Ini akan menciptakan ekosistem bisnis perikanan yang sehat dari hulu hingga hilir,” tegasnya.
Dukungan terhadap sektor hulu-hilir juga menjadi perhatian, termasuk kebutuhan pabrik es balok untuk menjaga mutu ikan.
Saat ini, UPTD PPP Kuala Tungkal masih menghadapi kendala teknis pada unit produksi es sehingga kapasitas belum optimal.
“Kami mendorong agar pembangunan dan perbaikan pabrik es balok segera direalisasikan karena ini kebutuhan vital dalam menjaga kualitas hasil tangkapan,” katanya.
Dalam konsultasi tersebut, DPRD Jambi juga membahas skema dukungan anggaran, penguatan kelompok usaha bersama (KUB), serta peluang program nasional tahun 2026 yang dapat diakses daerah.
DPRD berharap hasil konsultasi ini dapat ditindaklanjuti melalui program konkret dari pemerintah pusat guna mengoptimalkan potensi perikanan tangkap di Provinsi Jambi, khususnya di wilayah Tanjung Jabung Barat.
Dengan penguatan sarana dan prasarana tersebut, PPP Kuala Tungkal diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi pesisir sekaligus meningkatkan daya saing sektor perikanan Jambi di tingkat nasional.