JAMBI – Kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi ukuran 12 kilogram (LPG 12 kg) kembali menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Jambi.
Lonjakan harga tersebut dinilai berpotensi menekan kondisi ekonomi masyarakat, terutama kalangan menengah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mengatakan kenaikan harga LPG 12 kg tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa.
Menurutnya, meskipun termasuk kategori nonsubsidi, dampaknya tetap signifikan karena pengguna utamanya berasal dari kelompok masyarakat produktif dan pelaku usaha kecil.
“Kenaikan ini tentu akan menambah beban pengeluaran rumah tangga dan pelaku usaha. Apalagi di tengah harga kebutuhan pokok yang juga masih fluktuatif,” ujarnya.
Ia menilai, jika tidak diantisipasi, kenaikan harga LPG 12 kg dapat memicu efek berantai terhadap sektor lain, termasuk kenaikan harga makanan dan jasa, khususnya di sektor kuliner yang sangat bergantung pada gas elpiji.
Selain itu, Ivan juga mengingatkan potensi peralihan konsumsi dari LPG 12 kg ke LPG 3 kg bersubsidi.
Kondisi ini dinilai berisiko mengganggu distribusi gas subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
“Peralihan ini harus diwaspadai. Jika tidak dikontrol, bisa menimbulkan kelangkaan LPG 3 kg di masyarakat yang memang berhak,” tegasnya.
Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah bersama pihak terkait meningkatkan pengawasan distribusi, terutama terhadap LPG subsidi, agar tetap tepat sasaran.
Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan seperti pengoplosan yang kerap terjadi akibat perbedaan harga yang cukup tinggi.
Lebih jauh, DPRD mendorong adanya langkah konkret dari pemerintah dan Pertamina dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan, termasuk melalui operasi pasar apabila terjadi lonjakan harga yang tidak wajar di lapangan.
Ivan juga menekankan pentingnya transparansi kepada publik terkait penyebab kenaikan harga LPG 12 kg, apakah dipengaruhi faktor global seperti harga kontrak CP Aramco atau persoalan distribusi di dalam negeri.
“Penjelasan terbuka ini penting agar masyarakat memahami situasi sebenarnya dan tidak menimbulkan spekulasi,” katanya.
Di sisi lain, ia mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada pelaku UMKM yang sangat bergantung pada LPG 12 kg.
Menurutnya, perlu ada skema bantuan atau insentif agar mereka tidak terbebani dan tetap mampu menjaga stabilitas harga produk.
“Kalau tidak ada intervensi, pelaku usaha bisa menaikkan harga jual, dan ini pada akhirnya akan berdampak pada inflasi daerah,” ujarnya.
DPRD Provinsi Jambi menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dan kebijakan yang responsif guna menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika kenaikan harga energi.