TEMPOJAMBI.COM- Setelah viral di media sosial terkait harga sepatu dan jam tangannya yang harganya diperkirakan ratusan juta, Gubernur Jambi Al Haris memberikan klarifikasi terkait hal itu di akun instagramnya @alharisjambi, sabtu (28/9).
Klarifikasi tersebut alih alih memberikan informasi yang benar, malah menimbulkan banyak pertanyaan. Dalam klarifikasi, Haris menyebut sepatu dan jam tangan tersebut dibeli di Jakarta, tepatnya Jalan Surabaya dengan harga 1,5juta hingga 2,5juta.
Salah satu pengusaha yang bergerak di bidang fashion di Jambi mengatakan bahwa jalan Surabaya yang dimaksud Al Haris adalah salah satu jalan yang berada di Kawasan Cikini-Menteng. Sepanjang jalan tersebut memang berjejer toko yang menjual barang bekas, namun tidak menjual barang seperti yang disebut Al Haris.
“Betul, di jalan Surabaya Jakarta itu banyak toko barang bekas. Tapi itu semacam pasar yang khusus menjual barang barang antik.
Memang ada beberapa barang seperti jam tangan, tapi itu kolektor item, artinya jam tangan yang langka. Bukan jam tangan keluaran terbaru di toko retail,” katanya.
Letkol (Purn) Darmadi: Mantan Prajurit yang Bertekad Membangun Kerinci Lewat Pilkada 2024
“Jadi, kalau klarifikasinya menyatakan beli barang tersebut di Jalan Surabaya, sepertinya tidak dibeli di sana, karena memang di jalan Surabaya itu tidak menjual barang seperti itu,” katanya.
Sementara itu, Pengamat ekonomi kreatif Jambi Dr. Noviardi Verzi menyoroti hal lain yang disebut Haris dalam klarifikasinya.
Menurutnya, tidak mungkin brand yang lagi viral itu harganya 1,5 juta hingga 2,5juta, kecuali yang dipakai itu barang imitasi atau sering disebut dengan KW.
“Untuk brand seperti itu, tidak mungkin harganya segitu, kecuali itu barang KW. Jika Gubernur memakai barang KW dan diberikan ke warga, saya kira ini contoh buruk untuk industri kreatif di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi,” sebutnya.
Noviardi Verzi menjelaskan, jika memang niatnya berbagi kepada masyarakat, ada banyak sekali produk lokal yang harganya di bawah itu dan sangat layak untuk diberikan ke masyarakat. Mulai dari jam tangan, sepatu, hingga baju.
“Kalau memakai barang KW dan diberikan ke masyarakat, kita patut mempertanyakan komitmen Gubernur terhadap industri kreatif nasional. Presiden saja memakai produk lokal, masa Gubernur memakai produk KW,” pungkasnya. (*)