JAMBI – Komisi I DPRD Provinsi Jambi melakukan langkah strategis dengan berkonsultasi langsung ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 11 Februari 2026.
Agenda ini tak main-main: mulai dari penguatan sistem kearsipan daerah hingga upaya mencegah sengketa batas wilayah yang berpotensi memicu konflik.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi Hapis Hasbiallah, didampingi sejumlah anggota seperti Izhar Majid, M. Chandra Muzaffar Alghiffari, Zulkifli Linus, Bima Audia Pratama, Pinto Jayanegara, Raden Fauzi, Ibnu Sina, Abun Yani, dan Rucita Arfianisa. Turut hadir jajaran dinas perpustakaan dan arsip dari tingkat provinsi hingga Kabupaten Muaro Jambi.
Kedatangan mereka disambut langsung Direktur Kearsipan Wilayah II ANRI, Wawan, bersama jajaran. Pertemuan berlangsung serius dengan membahas berbagai persoalan kearsipan di era modern.
Sengketa Pulau Berhala Jadi Alarm Keras
Salah satu isu yang mencuat adalah pengalaman sengketa Pulau Berhala yang sempat menjadi polemik antarwilayah. Kasus ini dinilai sebagai peringatan penting tentang lemahnya dokumentasi arsip kewilayahan.
Anggota Komisi I, Pinto Jayanegara, menegaskan bahwa kekuatan daerah dalam mempertahankan wilayah sangat bergantung pada kelengkapan arsip resmi.
“Kalau arsip tidak kuat, posisi daerah juga lemah dalam argumentasi administratif,” tegasnya.
Pihak ANRI juga mengungkap bahwa arsip terkait wilayah, terutama dari masa kolonial hingga pascakemerdekaan, tersebar di berbagai koleksi sehingga membutuhkan penelusuran serius lintas sumber.
Arsip Bukan Sekadar Dokumen, Tapi Penjaga Peradaban
Ketua Komisi I, Hapis Hasbiallah, menekankan bahwa arsip memiliki peran vital, bukan hanya sebagai catatan, tetapi juga sebagai fondasi peradaban dan alat pencegah konflik.
Ia menyebut banyak sengketa batas wilayah di Indonesia dipicu oleh lemahnya data historis yang valid dan terdokumentasi dengan baik.
ANRI pun menegaskan bahwa kearsipan merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang harus dikelola secara serius dan terintegrasi.
Fakta Mengejutkan: Banyak Arsip Terancam Rusak
Dalam forum tersebut, terungkap bahwa sejumlah daerah di Jambi masih kekurangan fasilitas penyimpanan arsip yang layak. Minimnya depo arsip membuat dokumen penting berisiko rusak bahkan hilang.
“Kalau fasilitas tidak memadai, arsip strategis bisa hilang sebelum dimanfaatkan,” ungkap Pinto.
Selain itu, digitalisasi arsip masyarakat seperti manuskrip lama dan naskah kuno juga menjadi perhatian.
Langkah ini dinilai penting untuk menyelamatkan warisan sejarah yang masih tersimpan di tangan masyarakat.
Konsultasi ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Provinsi Jambi mulai serius membenahi tata kelola arsip demi melindungi sejarah, wilayah, dan kepentingan daerah di masa depan.