TempoJambi.com – DPRD Provinsi Jambi menggelar audiensi dengan Asosiasi Honorer se-Provinsi Jambi guna membahas penyelesaian permasalahan tenaga honorer, terutama mereka yang belum masuk dalam database Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (17/1) di Ruang Banggar DPRD Provinsi Jambi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jambi, M. Hafiz, didampingi Wakil Ketua DPRD Ivan Wirata.
Hadir pula Ketua Komisi IV Samsul Ridwan, Wakil Ketua Komisi IV Rusli Kamal Siregar, serta anggota Komisi IV dan Komisi I lainnya.
Audiensi yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB ini membahas berbagai persoalan tenaga honorer secara mendalam. Ketua DPRD Jambi, M. Hafiz, menegaskan bahwa pihaknya serius dalam menangani isu ini.
“Tidak ada satupun aspirasi yang kami abaikan. Kami di DPRD berkomitmen untuk mencari solusi konkret agar permasalahan tenaga honorer di Jambi bisa terselesaikan,” ujarnya.
Dari data yang dipaparkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, tercatat sekitar 8.500 tenaga honorer, baik yang telah masuk dalam database maupun yang belum.
Asosiasi Honorer menyampaikan beberapa tuntutan utama, di antaranya pengangkatan honorer menjadi PPPK, penyesuaian gaji sesuai Upah Minimum Regional (UMR), perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, serta prioritas bagi tenaga honorer yang telah memenuhi syarat.
Seluruh tuntutan tersebut dibahas satu per satu hingga mencapai mufakat. DPRD Jambi pun memastikan akan segera menindaklanjuti hasil rapat ini ke tingkat yang lebih tinggi.
“Dalam waktu dekat, kami akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan seluruh stakeholder, mulai dari DPR RI hingga kementerian terkait, untuk memastikan perjuangan ini mendapatkan kepastian,” tegas Hafiz.
Menutup pertemuan, perwakilan Asosiasi Honorer menyampaikan apresiasi atas perhatian dan keseriusan DPRD Jambi. Sebagai bentuk solidaritas dan kebersamaan, seluruh peserta audiensi menutup rapat dengan menyanyikan lagu “Padamu Negeri”.